Jakarta – Pimpinan Pusat Perisai Syarikat Islam (PP PERISAI SI) menyatakan dukungan penuh agar Polri tetap berada di bawah komando Presiden. Dukungan ini dinilai krusial untuk menjaga netralitas Polri dan stabilitas keamanan nasional.
Ketua Umum PP PERISAI SI, Adhitya Yusma Perdana, menyampaikan dukungan ini pada Sabtu (31/1/2026). Sikap ini merupakan respons atas rapat kerja Kapolri dan Komisi III DPR RI pada Senin (26/1/2026).
Dalam rapat itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan argumentasi tentang efektivitas struktur Polri yang langsung di bawah Presiden.
Adhitya menegaskan, penempatan Polri di bawah presiden adalah mandat konstitusional yang ideal. Struktur ini dinilai sebagai benteng utama menjaga profesionalisme kepolisian dari kepentingan sektoral dan tekanan politik.
Dukungan PERISAI SI didasarkan pada kajian komprehensif terhadap empat poin yang dipaparkan Kapolri di Komisi III DPR RI. Penempatan Polri langsung di bawah Presiden dinilai sebagai jaminan tertinggi netralitas institusi.
Adhitya menekankan, efektivitas operasional dan kecepatan pengambilan keputusan dalam menghadapi dinamika keamanan nasional hanya dapat terjaga jika Polri berkoordinasi langsung dengan Presiden.
Sekretaris Jenderal PP PERISAI SI, Muhammad Nur, menegaskan komitmen organisasi terhadap konstitusi negara. Seluruh kader Perisai Syarikat Islam diarahkan untuk mengawal sikap organisasi ini secara konsisten dan bertanggung jawab.
Muhammad Nur menegaskan, “pernyataan Ketua Umum adalah sikap resmi organisasi yang instruktif.” Kemandirian Polri di bawah Presiden adalah prinsip yang tidak dapat ditawar.
Menanggapi pernyataan Kapolri tentang preferensi menjadi petani dibanding Menteri Kepolisian, PP PERISAI SI menilai sikap itu sebagai refleksi integritas yang patut diapresiasi.
Adhitya menilai pernyataan itu sebagai bentuk keberanian intelektual dan keteguhan prinsip. Pilihan menjadi petani melambangkan kerendahan hati dan pengabdian sejati.
PERISAI SI berharap pemerintah dan parlemen mempertahankan struktur organisasi Polri saat ini. Arah kebijakan nasional diharapkan fokus pada penguatan kinerja Polri Presisi.
