Solo – Menteri Kebudayaan menanggapi kericuhan yang mewarnai penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada KG-PA Tedjowulan di Keraton Solo. SK tersebut terkait penunjukan Tedjowulan sebagai pelaksana atau penanggung jawab Keraton Solo.
Fadli Zon menjelaskan alasan pemerintah menunjuk Tedjowulan. SK itu menetapkan Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional.
Pemerintah merasa perlu segera menunjuk penanggung jawab pelestarian Keraton. Hal ini mengingat adanya klaim penerus tahta dari dua putra mendiang SISKS Pakubuwana XIII.
“Kalau enggak, Pemerintah tidak bisa memberikan bantuan. Nanti pemerintah juga yang disalahkan,” ujar Fadli Zon di Solo.
Selain sebagai penanggung jawab, Tedjowulan juga dipercaya menjadi penengah dua kubu yang berseteru. “Terkait dengan musyawarah mufakat (soal pewaris tahta), nanti beliau (Tedjowulan) akan mengundang semua kerabat untuk duduk bersama,” jelasnya.
Fadli Zon membantah penunjukan Tedjowulan dilakukan tanpa melibatkan pihak SISKS Pakubuwana XIV Purbaya. Kementerian Kebudayaan, kata dia, sudah berulang kali mengundang pihak PB XIV Purbaya untuk membahas persoalan Keraton.
“Selalu kita undang. Tapi waktu diundang tidak datang,” tegasnya.
Ia juga membantah acara penyerahan SK digelar tanpa mengajak bicara pihak PB XIV Purbaya. “Tadi diundang juga. Ini Pak Dirjen yang mengundang,” imbuhnya.
Pihak PB XIV Purbaya selama ini tidak pernah memenuhi undangan dari Kementerian Kebudayaan. Mereka beralasan undangan dilayangkan kepada KGPA Purbaya, padahal Purbaya saat ini sudah berganti nama menjadi SISKS Pakubuwana XIV.
Fadli Zon menegaskan undangan yang dilayangkan pemerintah sudah sesuai ketentuan. “Kalau pemerintah namanya kan sesuai dengan KTP. Kita ini Negara Republik Indonesia sesuai KTP lah ya,” katanya.
Ia menyayangkan sikap kubu PB XIV Purbaya dan berharap semua pihak dapat duduk bersama menyelesaikan konflik. “Jadi kita ingin sebenarnya kooperatif. Itu yang kita harap,” tuturnya.
Fadli Zon juga menanggapi interupsi GKR Timoer Rumbai saat penyerahan SK. “Kalau tadi kita melihat ada sedikit insiden ya saya kira itu hal yang biasa,” ujarnya.
Penunjukan Tedjowulan, lanjutnya, sudah dibahas lintas instansi, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pariwisata, dan Kepolisian.
Dengan adanya penanggung jawab, Fadli Zon berharap pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya di Keraton Surakarta dapat berlanjut.
Sebelumnya, kubu Pakubuwana XIV Purbaya memprotes penunjukan Tedjowulan. GKR Panembahan Timoer Rumbai mengklaim pihaknya tidak dilibatkan dalam penerbitan SK tersebut.
Dalam acara itu, Fadli Zon menyebut Tedjowulan sebagai pemimpin Keraton Solo. “Untuk kepemimpinan Keraton saat ini pelaksananya Panembahan Agung Tedjowulan,” pungkasnya.
