Karimun – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap praktik penyelundupan 1.000 ton beras ilegal di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
Kejanggalan muncul karena beras tersebut berasal dari Tanjung Pinang, wilayah yang tidak memiliki lahan persawahan.
“Ini cukup aneh, kenapa? Beras ini dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu tidak ada sawah, kok bisa produksi beras? Nah ini harus dipertanyakan, dari mana beras itu masuk Tanjung Pinang?” kata Amran, Jumat (24/5/2024).
Mentan juga menyoroti tujuan pengiriman beras selundupan itu.
Beras tersebut rencananya akan dikirim ke Sumatera Selatan, daerah yang justru surplus beras hingga 1,1 juta ton.
“Anehnya, ini dikirim ke Sumatera Selatan. Sumatera Selatan surplus 1,1 juta ton. Total produksinya 3,5 juta ton. Jadi, yang tidak punya beras mengirim ke daerah yang surplus beras,” ungkap Amran.
Amran menduga ada keterlibatan korporasi besar dalam aksi penyelundupan ini.
“Ini dugaan saya ya, tentu melibatkan korporasi besar. Tapi nanti yang membuktikan adalah penegak hukum,” ujarnya.
Penyelundupan beras ini, kata Amran, dapat menyebabkan harga gabah anjlok dan merugikan petani hingga Rp65 triliun.
“Kalau turun seribu rupiah saja harga gabah karena pengaruh penyelundupan, itu Rp65 triliun ruginya petani,” tegasnya.
Sebelumnya, Amran melakukan inspeksi mendadak di Bea Cukai Tanjung Balai Karimun terkait temuan beras ilegal ini.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton. Tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal. Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian,” kata Amran.
Selain beras, aparat juga mengamankan sejumlah komoditas lain seperti gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih tanpa sertifikat karantina.
