Jakarta – Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP) menyatakan dukungan penuh terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penolakan wacana penempatan Polri di bawah kementerian.

Ketua Umum KBPP, Bimo Suryono, menegaskan bahwa secara konstitusional dan yuridis, kedudukan Polri yang langsung berada di bawah Presiden adalah yang paling tepat.

Menurut Bimo, menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru.

Tumpang tindih kewenangan hingga melemahnya independensi institusi penegak hukum menjadi sorotan utama.

“Polri harus berdiri sebagai institusi profesional yang bebas dari kepentingan sektoral,” tegas Bimo, Selasa (27/1).

Ia menambahkan, penempatan Polri di bawah kementerian berisiko mengganggu prinsip independensi.

Meski mendukung posisi struktural Polri saat ini, Bimo menekankan perlunya pembenahan serius di internal institusi.

Sistem meritokrasi harus benar-benar berjalan di tubuh Polri.

“Kenaikan jabatan harus karena kemampuan, integritas, dan prestasi, bukan faktor lain,” ujarnya.

Selain meritokrasi, Bimo menyoroti pentingnya penerapan sistem reward and punishment yang adil dan konsisten.

Penghargaan bagi anggota berprestasi harus nyata, dan sanksi bagi pelanggar harus tegas tanpa pandang bulu.

Aspek kesejahteraan dan kualitas SDM Polri juga menjadi perhatian KBPP.

Polri yang profesional hanya bisa terwujud jika kesejahteraan anggotanya terjamin dan sistem pendidikan serta pelatihan berjalan baik.

KBPP Polri akan terus mendorong reformasi internal yang berkelanjutan.

“Menjaga Polri tetap di bawah Presiden adalah pilihan konstitusional yang tepat,” pungkas Bimo.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian saat rapat kerja dengan Komisi III DPR.

Kapolri menilai, langkah tersebut sama saja dengan melemahkan institusi Polri, negara, bahkan Presiden.

“Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden,” tegas Sigit.

Sigit bahkan mengaku mendapat tawaran untuk menjadi menteri kepolisian.

Namun, ia menegaskan lebih baik menjadi petani daripada menjadi menteri kepolisian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *