Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan pertukaran aset saham Bandara Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara.
Usulan ini muncul karena ketidaksinkronan kebijakan transportasi yang dinilai menghambat perkembangan Bandara Kertajati.
Dedi Mulyadi menilai, keberadaan Bandara Halim Perdanakusuma dan Kereta Cepat Whoosh mengurangi minat penumpang dari Bandung dan Jakarta untuk terbang melalui Kertajati.
“Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Halim tetap buka,” ujar Dedi di Bandung, Jumat (23/1).
Akibatnya, Bandara Kertajati belum mampu mandiri secara finansial dan masih bergantung pada suntikan dana dari daerah.
Pemprov Jabar mengusulkan agar operasional dan kepemilikan Kertajati diserahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat.
Dedi merekomendasikan agar Kertajati diubah menjadi pusat industri pertahanan.
Sementara itu, Pemprov Jabar akan mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara, termasuk kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas,” tegas Dedi.
Ia menambahkan, pemerintah pusat melihat adanya beban fiskal pada APBD Provinsi Jabar akibat biaya operasional Kertajati.
Dedi mengklaim, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui usulan tersebut.
“Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif,” ungkapnya.
Dedi juga mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Pertahanan terkait rencana ini.
Ia meyakini Pemprov Jabar akan lebih untung jika mengelola Bandara Husein Sastranegara karena pasarnya sudah mapan.
“Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein,” katanya.
Terkait selisih nilai aset kedua bandara, Dedi menyerahkan pada penilaian profesional (appraisal).
“Bukan jual aset, tapi tukar. Tinggal dihitung saja,” pungkasnya.
