Jakarta – DPR RI memastikan proses pengisian jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) berjalan sesuai konstitusi. Tidak ada intervensi dari Presiden Prabowo Subianto dalam proses tersebut.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan hal ini. Ia menjelaskan tiga nama calon pengganti Juda Agung, yaitu Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro, merupakan rekomendasi Gubernur BI Perry Warjiyo.
Rekomendasi tersebut, lanjutnya, diteruskan kepada Presiden Prabowo dan DPR RI sesuai undang-undang yang berlaku.
“Presiden hanya menjalankan fungsi konstitusional dengan meneruskan usulan Gubernur BI kepada DPR,” ujar Misbakhun, seperti dikutip dari detik, Rabu (21/1).
Misbakhun menambahkan, alur pengisian pimpinan BI diatur dalam UU Bank Indonesia, sebagaimana diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
DPR akan menjalankan fungsi pengawasan melalui fit and proper test.
“Komisi XI DPR RI akan menjalankan uji kepatutan dan kelayakan secara profesional, objektif, dan transparan,” tegas Misbakhun.
Fokus utama adalah memastikan Deputi Gubernur BI terpilih memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen terhadap mandat Bank Indonesia.
Terkait Thomas Djiwandono, Misbakhun memastikan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administratif, termasuk mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Gerindra.
“Sejak awal, syarat-syarat formal sudah dipenuhi. Surat pengunduran diri sudah ada,” jelasnya.
Uji kepatutan dan kelayakan calon Deputi Gubernur BI akan dilaksanakan dalam dua gelombang.
Gelombang pertama dijadwalkan pada Jumat, 23 Januari 2026, dengan satu calon. Gelombang kedua pada Senin, 26 Januari 2026, dengan dua calon.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meluruskan rumor bahwa nama Tommy Djiwandono merupakan usulan Presiden Prabowo.
Dasco menegaskan, nama Tommy diusulkan oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo.
“Jadi usulan nama-nama itu bukan dari Presiden, tetapi dari Gubernur BI,” kata Dasco.
