Bukittinggi – Pemerintah Kota Bukittinggi kembali meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026. Ini adalah kali ketiga Bukittinggi menerima penghargaan tersebut secara berturut-turut.
Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemkot Bukittinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.
UHC Award tingkat nasional diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhaimin Iskandar, kepada Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di Jakarta Pusat, Selasa (27/1).
Pada tahun 2026, UHC Award diberikan kepada 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota. Bukittinggi berhasil meraih kategori Pratama.
Capaian ini didukung oleh cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 98% dan tingkat keaktifan peserta mencapai 80%. Pembiayaan program UHC ini bersumber dari anggaran daerah.
Menko PMK, Muhaimin Iskandar, menjelaskan bahwa UHC adalah kondisi ideal di mana seluruh penduduk terdaftar sebagai peserta JKN dan aktif. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani masalah biaya.
“Pemerintah daerah diharapkan terus mempertahankan dan meningkatkan capaian ini,” tegas Muhaimin.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Ramli, menyampaikan rasa bangganya atas penghargaan ini. Menurutnya, ini adalah bukti nyata komitmen Pemko Bukittinggi dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
“Bagi masyarakat Kota Bukittinggi yang benar-benar membutuhkan, UHC diberikan secara prioritas,” ujar Ramlan.
Pemko Bukittinggi mengalokasikan anggaran UHC sebesar Rp12,5 miliar pada tahun 2026. Anggaran ini untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan bagi warganya.
Sejumlah warga Bukittinggi yang merasakan manfaat program UHC pun menyampaikan rasa syukur mereka.
Srihartati, warga Guguak Panjang, mengaku sangat terbantu dengan adanya program UHC. “Saya sangat bersyukur dengan adanya program UHC di Bukittinggi ini,” katanya.
Ia menambahkan, dulu selalu khawatir soal biaya berobat. Namun sekarang, cukup membawa KTP Bukittinggi. “Ini benar-benar menjadi penyelamat bagi keluarga kami yang penghasilannya tidak menentu,” jelasnya.
Dika, warga Aur Kuning, juga merasakan ketenangan dengan adanya program UHC. “Kita bersyukur dan berterimakasih kepada pemerintah Kota Bukittinggi,” ungkapnya.
Sebagai lansia, Dika harus kontrol rutin ke rumah sakit. “Dengan status UHC ini, saya merasa lebih tenang karena tidak perlu lagi khawatir soal kartu BPJS yang menunggak atau tidak aktif,” imbuhnya.
Rosni menceritakan pengalamannya saat anaknya sakit mendadak di tengah malam. “Begitu sampai di IGD, petugas langsung memproses hanya dengan identitas domisili Bukittinggi,” tuturnya.
“Program UHC ini bukan sekadar janji, tapi bukti nyata bahwa pemerintah hadir saat masyarakat sedang kesulitan. Terima kasih Pak Wali Kota atas komitmennya di bidang kesehatan,” pungkas Rosni.
