Jakarta – Pengamat intelijen mendorong pemerintah untuk lebih mengoptimalkan penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista) buatan dalam negeri. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.
Ridlwan Habib, seorang pengamat intelijen, menekankan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
UU tersebut mengamanatkan pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri dengan memprioritaskan produksi dalam negeri.
“Untuk pengadaan tanpa impor, kita sudah mulai dari alutsista yang kita kuasai penuh teknologinya,” ujar Ridlwan, Senin (26/1).
Ia mencontohkan sejumlah alutsista yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri, seperti senapan, amunisi, kapal patroli, dan kendaraan taktis seperti Maung atau Anoa.
Ridlwan menyoroti peran aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pindad (Persero) dalam memproduksi berbagai jenis alutsista yang digunakan oleh berbagai instansi.
Pindad telah menghasilkan berbagai varian pistol seperti G2 Combat dan MAGNUM, serta senapan serbu seri SS (SS1, SS2, hingga SS3) yang digunakan TNI dan Polri.
Menurut Ridlwan, Pindad terus meningkatkan kapasitas produksi senjatanya, termasuk amunisi kecil (5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm) yang mencapai 400 juta butir peluru per tahun pada 2020. Angka ini meningkat signifikan dari 225 juta butir pada tahun sebelumnya.
Selain senjata dan amunisi, Ridlwan juga menyoroti kemajuan dalam produksi suku cadang lokal untuk perawatan alutsista.
“Tetapi, tantangannya tinggal di komponen kunci seperti mesin jet atau sensor elektronik tingkat tinggi,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan saat ini mengharuskan impor komponen disertai kerja sama dengan pabrik lokal untuk membangun pabrik suku cadang di Indonesia.
“Jadi supaya ke depan, kalau ada situasi darurat, pertahanan kita tidak bisa ‘dimatikan’ lewat sanksi suku cadang oleh negara lain,” tegas Ridlwan.
Ridlwan juga menekankan pentingnya kerja sama antara BUMN dan industri swasta nasional untuk mendukung kemandirian industri pertahanan.
Perusahaan swasta diharapkan berperan aktif sebagai pemasok komponen, suku cadang presisi, hingga alutsista pendukung.
Sinergi antara BUMN dan industri swasta nasional menjadi kunci penguatan ekosistem industri pertahanan.
Salah satu contohnya adalah PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (PT NKRI), perusahaan swasta yang telah memperoleh lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan.
PT NKRI memproduksi komponen senjata dan amunisi, serta suku cadang presisi untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis.
Pabrik PT NKRI di Bandung kini menjadi bagian penting dari rantai pasok industri pertahanan nasional, dengan kemampuan memproduksi selongsong peluru, proyektil, hingga komponen mekanik presisi.
